Hari Fraksi PKB Sidoarjo Terima Beragam Aduan Warga, dari Kasus KDRT hingga Pencemaran Sungai
Sidoarjo – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sidoarjo kembali membuka layanan aspirasi masyarakat melalui program Hari Fraksi, Jumat (5/6/2026). Kegiatan yang rutin digelar setiap hari Jumat di Kantor DPC PKB Sidoarjo ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, dan pengaduan secara langsung kepada jajaran Fraksi PKB.
Pada pelaksanaan Hari Fraksi kali ini, sejumlah persoalan masyarakat menjadi perhatian serius. Salah satunya aduan dari seorang warga Kecamatan Tanggulangin berinisial DN, terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang membutuhkan pendampingan dan penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.
Selain itu, seorang warga Kecamatan Krian berinisial MNF menyampaikan keluhan mengenai dugaan pencemaran sungai akibat limbah pabrik tahu yang dinilai mengganggu lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menerima berbagai laporan lainnya yang berkaitan dengan kondisi gorong-gorong yang tersumbat, kerusakan jalan lingkungan, drainase yang kurang optimal, hingga pelayanan publik yang dinilai masih kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa program Hari Fraksi merupakan bentuk komitmen PKB untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan memastikan setiap aduan mendapatkan pengawalan hingga tuntas.
“Hari Fraksi merupakan ruang pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat. Setiap aduan yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada agar masyarakat mendapatkan solusi yang nyata atas persoalan yang mereka hadapi.”
Menurut Abdilah Nasih, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan penting bagi Fraksi PKB untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan warga melalui jalur legislatif maupun koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti pada pengaduan semata. Fraksi PKB akan terus mengawal setiap aspirasi, baik terkait persoalan sosial, lingkungan, infrastruktur maupun pelayanan publik, hingga memperoleh tindak lanjut yang jelas.”
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo, Moch Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa setiap aduan yang masuk melalui program Hari Fraksi akan menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti sesuai bidang serta kewenangan yang berlaku.
“Hari Fraksi kami hadirkan sebagai ruang komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan Fraksi PKB. Setiap laporan yang masuk akan kami verifikasi dan kawal agar memperoleh penyelesaian yang tepat, baik melalui koordinasi dengan OPD terkait maupun melalui fungsi pengawasan DPRD.”
Menurutnya, aduan terkait KDRT, pencemaran lingkungan, kerusakan infrastruktur hingga pelayanan publik menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran wakil rakyat yang responsif dan mudah dijangkau.
“Kami tidak ingin masyarakat kesulitan mencari tempat mengadu. Fraksi PKB berkomitmen menjadi jembatan antara warga dan pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang konkret.”
Moch Dhamroni Chudlori menambahkan bahwa Hari Fraksi bukan hanya agenda seremonial, melainkan bentuk nyata pelayanan politik yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.
“Semakin banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, semakin mudah bagi kami untuk memetakan persoalan yang terjadi di lapangan dan memperjuangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan warga Sidoarjo.”
Program Hari Fraksi sendiri menjadi salah satu sarana komunikasi langsung antara masyarakat dengan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sidoarjo. Melalui layanan ini, warga dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi tanpa harus menunggu agenda reses ataupun forum formal lainnya.
DPC PKB Sidoarjo berharap masyarakat terus memanfaatkan Hari Fraksi sebagai wadah penyampaian aspirasi dan pengaduan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi bersama demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
