Tolak Izin Miras di Sidoarjo, Tokoh Masyarakat Sarirogo Datangi Rumah Aspirasi PKB
SIDOARJO – Menindaklanjuti keresahan warga terkait terbitnya perizinan usaha minuman keras (miras) berisiko tinggi, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Sarirogo (FORPIS) mendatangi Rumah Aspirasi PKB Sidoarjo pada Jumat (17/7/2026). Kedatangan warga ini disambut langsung oleh Ketua DPC PKB Sidoarjo Rizza Ali Faizin yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo.
H. Makin Rahmad, selaku perwakilan Forum Peduli Sarirogo (FORPIS), menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan gerakan amar ma’ruf nahi mungkar demi menyelamatkan generasi muda Sidoarjo dari potensi kerusakan moral dan masa depan.
Dalam audiensi yang berlangsung dialogis tersebut, FORPIS menyoroti munculnya perizinan perdagangan miras yang bukan lagi sekadar miras berskala kecil atau umum, melainkan sudah mencakup miras Golongan A, B, sampai C.
Masyarakat Sarirogo mempertanyakan transparansi dari terbitnya izin tersebut yang dinilai sangat mendadak dan minim sosialisasi kepada warga sekitar.
“Tentu menjadi pertanyaan kami ketika perizinan-perizinan itu bisa terbit begitu saja. Tentu ketika izin itu terbit, tidak serta merta ada, tentu ada persyaratan-persyaratan menyertai. Dan kebetulan masyarakat yang di sana tidak banyak tahu soal itu,” ungkap H. Makin Rahmad.
Selain penolakan terhadap izin miras, perwakilan warga juga memaparkan fakta memprihatinkan terkait kondisi sosial di Sidoarjo saat ini. Permasalahan yang dihadapi dinilai sudah sangat kompleks dan berliku-liku. FORPIS membeberkan sejumlah temuan di lapangan, mulai dari maraknya peredaran narkoba, pergaulan bebas, hingga lonjakan kasus kesehatan yang memprihatinkan.
Mulai dari Lonjakan Kasus HIV/AIDS yang Tercatat terdapat lebih dari 7.000 penderita di Sidoarjo yang terjangkit HIV/AIDS berdasarkan data riil yang diterima warga, Hingga Ancaman Darurat Multi-Sektor yakni kondisi saat ini Sidoarjo menjadi daerah darurat miras, darurat narkoba, darurat pergaulan bebas, dan darurat HIV.
“Ini tentu keprihatinan bersama. Ini menjadi pekerjaan dan PR bersama. Mudah-mudahan PKB maupun DPRD Sidoarjo bisa menjadi salah satu opsi solusi terbaik untuk memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat,” tambah perwakilan forum.
Gerakan penolakan ini tidak hanya disuarakan oleh segelintir pihak. FORPIS membawa sejumlah bukti autentik berupa surat pernyataan dan dukungan penolakan dari berbagai elemen vital di masyarakat Sarirogo, yang meliputi: Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat,Takmir Masjid,Pemilik Klinik Kesehatan,Pihak Sekolah dan Taman Pendidikan.
Dukungan lintas sektor ini menjadi titik awal perjuangan yang masif untuk mewujudkan Sidoarjo yang bersih dan berakhlak.
“Kondisi ini menjadi titik awal bagaimana memperjuangkan Sidoarjo bisa bebas dari miras, dari izin-izin kafe-kafe remang-remang yang berpotensi menjadi pusat kemaksiatan,” pungkasnya.
Melalui Rumah Aspirasi, PKB Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat ini ke tingkat legislatif, memastikan regulasi dan perizinan ditinjau ulang demi ketenteraman dan masa depan warga Sidoarjo.
